Buku ini secara lengkap membahas tentang ilmu negara tersebut secara sistematik dan mudah difahami. Pembahasan yang diuraikan terkait Istilah, Pengertian Negara, dan Ilmu Negara, Unsurunsur Negara, Teori Asal Mula Negara, Tujuan dan Fungsi Negara, Teori Kedaulatan, Hakikat dan Legitimasi Negara, Hukum dalam Negara, Supremasi Hukum, Kekuasaan sebagai Konsep Hukum, Teori Konstitusi, Teori Demokrasi, serta Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan.

Buku ini ditulis oleh Dosen serta Praktisi yang bergerak dibidang hukum yang tentunya memilki banyak referensi dan pengetahuan dibidang Hukum Pidana. Buku ini bertujuan untuk memaparkan Pengertian, Istilah, Sifat, Tujuan, dan Jenis Pidana menurut KUHP baru terkait dengan penegakan hukum pidana. Semoga buku ini dapat menjadi referensi dan menambah khasanah pengetahuan dibidang hukum Pidana.

Buku "Pengaruh Kebudayaan dalam Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia" mengupas secara mendalam hubungan erat antara kebudayaan dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa, sistem hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh tradisi, adat istiadat, agama, dan sejarah kolonialisme yang membentuk kerangka hukumnya. Melalui pendekatan historis, sosiologis, dan filosofis, buku ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai budaya lokal berperan dalam membangun norma dan aturan hukum yang mencerminkan identitas bangsa. Selain itu, buku ini juga menyoroti interaksi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional dalam menciptakan sistem hukum yang khas. Ditujukan untuk mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum, buku ini memberikan wawasan penting tentang hubungan simbiotik antara kebudayaan dan hukum, sekaligus menginspirasi pembaca untuk memperkuat sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Buku ini mendeskripsikan tentang berbagai referensi terkait Hukum Acara Pidana ditulis oleh para dosen dan praktisi yang pakar dibidang hukum pidana. Uraian materi yang dipaparkan dalam bab ini meliputi uraian umum, Konsep Dasar Hukum Acara Pidana, Proses Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, Eksekusi Putusan Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Teknologi, Etika dan Profesionalisme, Tantangan dan Inovasi dalam Hukum Acara Pidana.

Hukum acara perdata merujuk pada aturan-aturan yang mengatur prosedur atau tata cara penyelesaian sengketa di bidang hukum perdata. Hukum acara perdata mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pengajuan gugatan, pemeriksaan sidang, hingga pelaksanaan putusan. Setiap negara memiliki sistem hukum acara perdata yang mungkin berbeda satu sama lain, tetapi prinsip-prinsip dasarnya seringkali mirip. Hukum acara perdata merujuk pada aturan-aturan yang mengatur prosedur atau tata cara penyelesaian sengketa di bidang hukum perdata. Hukum acara perdata mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pengajuan gugatan, pemeriksaan sidang, hingga pelaksanaan putusan. Setiap negara memiliki sistem hukum acara perdata yang mungkin berbeda satu sama lain, tetapi prinsip-prinsip dasarnya seringkali mirip. Hukum acara perdata bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa antarindividu atau entitas hukum. Sistem hukum acara perdata juga berusaha memastikan bahwa setiap pihak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mempertahankan diri di hadapan pengadilan. Buku berjudul “Hukum acara perdata” memberikan berbagai perspektif mendalam terkait hal tersebut. Tema yang dibahas dalam buku ini meliputi Pengantar hukum perdata, dasar hukum, susunan dan kekuasan badan badan pengadilan, susunan dan kekuasaan badan peradilan, perihal gugatan perwakilan dalam perkara perdata, pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, pembuktian, menjalankan keputusan hakim lebih dahulu pelaksanaan putusan (eksekusi), serta materi terkait upaya hukum perdata.