Buku Berjudul “Hukum Perusahaan” ini menawarkan berbagai materi terkait secara komprehensif, lugas, diiringi dengan implementasi. Ditulis oleh dosen dan praktisi yang pakar dibidangnya menjadikan buku ini menjadi referensi wajib bagi pembaca.

Buku "Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase" ini disusun sebagai referensi mendalam tentang mekanisme arbitrase, yang semakin penting dalam penyelesaian sengketa di berbagai sektor. Buku ini terbagi menjadi beberapa bagian, dimulai dengan pengantar yang menjelaskan pengertian arbitrase, kelebihan dan kelemahannya, serta kedudukan hukum dari putusan arbitrase. Selanjutnya, buku ini membahas landasan hukum arbitrase di Indonesia, termasuk tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prosedur arbitrase nasional diuraikan secara rinci, memberikan panduan praktis mengenai tahapan pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Bagian lain dari buku ini mengupas arbitrase internasional, menyoroti keunggulan dan tantangan yang dihadapi dalam lingkup global. Perbedaan antara arbitrase nasional dan internasional juga dijelaskan, mencakup aspek yurisdiksi dan hukum yang berlaku. Selain itu, buku ini mengkaji penyelesaian sengketa di sektor-sektor spesifik seperti keuangan, konstruksi, dan energi. Buku ini juga mengeksplorasi peran teknologi dalam arbitrase, pendidikan dan pelatihan arbitrase, serta etika dan profesionalisme yang harus dijunjung dalam praktik arbitrase. Dengan berbagai perspektif dari para ahli, buku ini menjadi sumber pengetahuan yang sangat berguna bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan akademisi yang tertarik mendalami arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Buku ini merupakan panduan komprehensif yang mengulas secara mendalam hukum kontrak dalam konteks bisnis. Dibagi menjadi sepuluh bab yang terstruktur dengan baik, setiap bab mengungkapkan aspek penting dari hukum kontrak yang relevan bagi para pelaku bisnis, baik pemula maupun yang berpengalaman. Penulis menggabungkan teori hukum dengan studi kasus nyata dan pandangan praktis untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek hukum kontrak dalam bisnis. Mulai dari Pengertian perjanjian, pelaku bisnis (subjek) dalam perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, asas-asas dalam perjanjian/kontrak, istilah-istilah dalam kontrak, tahapan-tahapan kontrak/anatomi kontrak, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di bidang kontrak, jenis-jenis kontrak/perjanjian, prestasi dan wanprestasi dalam kontrak berakhirnya kontrak. Buku ini merupakan sumber yang berharga bagi siapa pun yang terlibat dalam dunia bisnis dan ingin memahami dengan lebih baik kerangka hukum yang mengatur kontrak bisnis. Dengan pendekatan yang sistematis dan praktis, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang kokoh tentang bagaimana hukum kontrak berfungsi dalam konteks bisnis modern.

Hukum perbankan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan dan undang-undang utama, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas utama. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah dasar hukum yang mengatur kegiatan perbankan di Indonesia. Buku berjudul “Hukum Perbankan Indonesia” ini menawarkan berbagai referensi terkait tentang Ruang Lingkup Hukum Perbankan, Lembaga Keuangan di Indonesia, Fungsi dan Tujuan Lembaga Perbankan, ank Sentral Indonesia, ahasia Bank, Simpanan Nasabah, Bank Konvensional Yang Berlaku di Indonesia, Bank Digital Yang Berlaku di Indonesia, Perlindungan Dana Simpanan Nasabah, Modal Sebagai Sumber Dana Perbankan, Kegiatan Bank Menghimpun Dana, Kegiatan di Bidang Perkreditan, Tindak Pidana Perbankan, serta Modus Tindak Pidana perbankan yang berkembang. Ditulis oleh para akademisi yang berkecimpung didalamnya menjadikan buku ini menjadi salah satu referensi wajib untuk memahami Hukum perbankan di Indonesia.

Analisis mendalam mengenai hukum adat yang merupakan komponen krusial dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan dalam buku “Pengantar Hukum Adat Indonesia” ini. Di seluruh nusantara, banyak suku asli yang masih mempertahankan keunikan budaya dan nilai-nilainya, yang tercermin dalam hukum adat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai landasan pemikiran hukum adat, sejarah perkembangan, dan peranan penting dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Buku ini juga membahas permasalahan dunia modern dan global serta hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dan internasional. Buku ini menggunakan pendekatan interdisipliner untuk menyajikan berbagai kisah kasus dari berbagai latar belakang, sehingga sangat layak dan menarik untuk dibaca guna memperkaya ilmu pengetahuan di bidang huku adat di Indonesia.

Buku "Hukum & Hak Asasi Manusia : Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan dalam Bingkai Konstitusi Bernegara" adalah buku yang menggali secara komprehensif tentang hak asasi manusia (HAM) dan prinsip-prinsip fitrah kemanusiaan yang mendasarinya. Buku ini membahas berbagai aspek penting terkait HAM, termasuk teori HAM, sumber legalitas HAM, pendidikan HAM, penerapan HAM, dan pelanggarannya. Selain itu, buku ini menyoroti hak asasi manusia dalam konteks kebebasan pribadi, rasa aman, pernikahan, keturunan, hak anak, serta hak atas keadilan dan kesejahteraan. Isu sensitif seperti eutanasia juga dibahas dalam konteks HAM di Indonesia. Buku ini juga membandingkan konsep HAM dalam berbagai sistem hukum negara, termasuk Eropa Continental. Dengan pendekatan yang kritis dan analisis yang mendalam, buku ini memberikan wawasan tentang HAM dan konsepnya dalam kerangka hukum dan budaya. Buku ini menjadi sumber referensi berharga bagi mahasiswa, profesional hukum, dan siapa pun yang tertarik dengan HAM dan studi konstitusi. Buku ini memperluas pemahaman pembaca tentang perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mendorong kesadaran akan pentingnya menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia di berbagai konteks sosial dan hukum.

Buku "Pengantar Hukum Perdata Indonesia" adalah buku yang menyajikan panduan komprehensif tentang hukum perdata di Indonesia. Buku ini membahas definisi dan ruang lingkup hukum perdata, memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapannya dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan menjelaskan berbagai sumber hukum perdata yang menjadi dasar pengambilan keputusan hukum. Pembaca juga akan mempelajari subjek dan objek hukum perdata, termasuk Hukum Perdata Perikatan, Hukum Perdata Waris, Hukum Perdata Perjanjian. Dengan penjelasan yang jelas dan terstruktur, buku ini membantu pembaca memperoleh pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip dasar hukum perdata di Indonesia. Buku ini berguna bagi mahasiswa hukum yang ingin mempelajari dasar-dasar hukum perdata, praktisi hukum yang ingin memperbarui pengetahuan mereka, serta siapa saja yang tertarik untuk memahami sistem hukum perdata Indonesia. Dengan "Pengantar Hukum Perdata Indonesia", pembaca akan memperoleh pemahaman yang kokoh tentang hukum perdata, memperdalam pengetahuan tentang aplikasinya dalam situasi nyata, dan memahami sumber-sumber hukum yang relevan. Buku ini merupakan panduan yang informatif dan berguna dalam memahami hukum perdata di Indonesia.

. This study aims to determine the extent of the implementation of cooperative principles. The analysis model uses descriptive statistics with the factor analysis and index methods using panel data, namely Co-op Principles Implementing Index (CPII). This research reveals that the performance of cooperatives belonging to the "moderate" level category in applying cooperative principles causes cooperatives not to be fully capable as a people's economic force in Indonesia. The CU Co-op and Rural Unit Co-op are the best performers in implementing cooperative principles. The main area for improvement in implementing cooperative principles is cooperative education and cooperation between cooperatives. Therefore, cooperatives must continuously improve the quality of implementing cooperative principles that focus on cooperative education and cooperation between cooperative principles. The quality improvement target of Indonesia's national strategy amounts to 66,931 cooperatives. The government should form a Cooperative Principle Supervisory Commission as a guarantor instrument for implementing cooperative principles. Keywords: co-operative, co-operative principles, social function, CPII, people economic power.

Buku berjudul Hukum Agraria ini menghadirkan berbagai materi tersebut diantaranya mengenai Ruang Lingkup Hukum Agraria, Periodisasi Perkembangan Hukum, Hukum Agraria Nasional, Agraria dalam UUPA, Hak-hak Penguasaan Atas Tanah, Penyediaan Tanah untuk pembangunan, Hak Milik Satuan Rumah Susun, Landreform, Pendaftaran Tanah, Pengadaan Tanah dan Pencabutan Hak Atas Tanah, Tanah sebagai jaminan kredit, Hak Atas Kekayaan Alam. Ditulis oleh akademisi dan praktisi dibidangnya menjadikan buku ini wajib dibaca para penggiat hukum agraria.

Buku "Politik Hukum Pemilu” merupakan sebuah eksplorasi komprehensif mengenai politik hukum pemilu, yang bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek yang melibatkan pemilu, serta peranan hukum dalam menjaga integritas dan keadilan pemilihan umum. Pemilu menjadi fondasi utama dari sistem demokrasi modern, memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin dan mewujudkan suara mereka dalam keputusan politik. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang politik hukum Pemilu, engulas poin-poin penting seperti kebijakan hukum pengaturan sistem pemilu, Ius Contitutum, Ius Constituendum, hak asasi manusia dan partisipasi politik, politik hukum Pilkada, pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, money politic dan hukum pidana pemilu, kontekstualisasi politik identitas di Indonesia, tindak pidana dalam pemilu, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Dalam perjalanan membaca buku ini, pembaca akan diajak untuk menjelajahi berbagai aspek Pemilu yang sangat relevan dalam konteks negara demokratis. Buku ini cocok bagi siapa saja yang tertarik dengan politik, hukum, dan pemilihan umum. Ini adalah sumber daya penting bagi para akademisi, praktisi hukum, pengambil keputusan politik, dan siapa pun yang ingin memahami kompleksitas hubungan antara politik dan hukum dalam konteks pemilu.