On political situation in Papua, Indonesia after implementation of special autonomy for Papua Province in 2001.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital telah mendorong berbagai sektor untuk bertransformasi, termasuk dalam bidang administrasi publik. Inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, seiring dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Administrasi publik yang sebelumnya bersifat manual dan birokratis kini mulai bergeser ke arah sistem digital yang lebih terbuka dan terintegrasi.

Buku Hukum Kewirausahaan ini disusun oleh para akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan buku ini dapat dijadikan referensi atau bacaan serta rujukan bagi akademisi ataupun para profesional mengenal Hukum Kewirausahaan. Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam sepuluh bab yang memuat tentang pengantar kewirausahaan dan hukum, hak kekayaan intelektual, pajak dan hukum perpajakan, perlindungan konsumen, hukum perdagangan internasional, hukum persaingan usaha, hukum keuangan dan investasi, penyelesaian sengketa bisnis, etika dan tanggung jawab sosial bisnis, perencanaan sukses dan pembubaran usaha.

Fertilitas remaja menjadi isu penting karena berdampak pada pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, ketidaksetaraan gender, dan kesehatan yang buruk atau kematian. Evidence based melalui penelitian untuk meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi remaja perlu ditingkatkan. Namun, masih terbatas yang diketahui tentang fertilitas remaja di Provinsi Maluku. Buku ini akan menjawab permasalahan terkait kejadian fertilitas di Maluku dengan menggunakan pendekatan analisis data sekunder SDKI tahun 2017. Semoga buku ini dapat menjadi referensi bagi pemegang kebijakan dan masyarakat secara umum.

Buku dengan judul Hukum Tata Negara dapat selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Kehadiran Buku Hukum Tata Negara ini disusun oleh para akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan buku ini dapat dijadikan referensi atau bacaan serta rujukan bagi akademisi ataupun para profesional mengenal Ilmu Hukum. Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam lima belas bab yang memuat tentang pengenalan hukum tata negara, prinsip-prinsip konstitusi, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, pemerintahan daerah dan otonomi, hak asasi manusia dalam konstitusi, perubahan konstitusi, meningkatkan partisipasi politik dengan Pendidikan politik bagi warga negara dalam pemilihan umum, sistem hukum tata negara di berbagai dunia, kebebasan berpendapat dan pers, hukum administrasi negara, konstitusi dan teknologi, konstitusi ekonomi, konstitusi lingkungan, dan konstitusi di era globalisasi

Social and economic development in Indonesia under President Susilo Bambang Yudhoyono.