Buku ini menawarkan pemahaman mendalam tentang mekanisme dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini membahas berbagai aspek penting yang mencakup landasan hukum, struktur organisasi, konsep otonomi, pengelolaan keuangan, serta perencanaan pembangunan daerah. Di dalamnya, pembaca akan menemukan pembahasan tentang peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, serta memastikan pengawasan dan akuntabilitas yang transparan. Buku ini juga mengulas dinamika pemerintahan daerah, termasuk tantangan dalam pengelolaan konflik dan penerapan etika dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya peran pemerintahan desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan daerah, yang berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan dilengkapi analisis praktis dan wawasan teoritis, buku ini memberikan panduan yang relevan bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang tata kelola pemerintahan daerah dan perannya dalam pembangunan bangsa. Dirancang untuk akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan, buku ini diharapkan menjadi referensi penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Buku ini merupakan karya bersama para dosen lintas perguruan tinggi. Buku ini terdiri dari sepuluh bab, diantaranya yaitu: Bab 1: Perkembangan dan Implikasi Supervisi Pendidikan Bab 2: Otonomi Pendiddikan Bab 3: Konsep Dasar Supervisi Pendidikan Bab 4: Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Pendidikan Bab 5: Komunikasi dalam Supervisi Pendidikan Bab 6: Supervisi Akademik Bab 7: Supervisi Klinis Bab 8: Kendala dan Sikap Guru terhadap Supervisi Pendidikan Bab 9: Evaluasi Program Supervisi Pendidikan Bab 10: Tindak Lanjut Hasil Supervisi Pendidikan

Buku ini hadir sebagai upaya untuk menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai aspek politik hukum pidana di Indonesia. Kami menyadari bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik yang memengaruhinya. Oleh karena itu, dalam buku ini, kami berupaya menguraikan keterkaitan antara politik dan hukum pidana, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada sistem peradilan di Indonesia. Buku ini terdiri dari 15 (lima belas) bab yang tersusun secara sistematis; Pengantar Politik Hukum Pidana; Teori dan Konsep Politik Hukum Pidana; Sejarah Perkembangan Politik Hukum Pidana di Indonesia; Sistem dan Fungsi Hukum Pidana; Politik Hukum Pidana dalam Konstitusi Indonesia; Reformasi Hukum Pidana; Politik Kriminalisasi dan Dekriminalisasi; Peran Politik dalam Penegakan Hukum Pidana; Korupsi dan Politik Hukum Pidana; Hukum Pidana dalam Perlindungan HAM; Politik Hukum Pidana dan Terorisme; Hukum Pidana Ekonomi dan Politik Hukum; Kejahatan Siber dan Regulasi; Politik Hukum Pidana dan Artificial Intelligence; Tantangan dan Peluang Politik Hukum Pidana di Masa Depan.

Secara praktis, pembahasan mengenai desa dari sisi hukum merupakan salah satu bidang yang cukup penting dan dinamis mencakup mengenai pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang mendalam berkenaan dengan hukum tentang desa, pada prinsipnya sangat diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, mengkritisi, dan mengimplementasikan hukum secara efektif dalam mengatur mengenai desa. Melalui materi yang ada di dalam buku ini, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai hal tersebut. Buku ini terdiri dari 18 bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Konsep Otonomi Desa dan Kewenangan Desa; Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia; Hubungan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Kepala Desa dan Unsur Pemerintahan Desa; Badan Permuyawaratan Desa; Sistem Keuangan Desa; Pengaturan Dana Desa; Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Budaya; Pengukuran Kemandirian Desa Berbasis Indeks Desa Membangun; Kedudukan dan Peran Pendamping Desa; Paralegal Desa; Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Desa; Inovasi Desa; Kerja Sama Antar Desa; Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Perkembangan teori hukum tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Dalam era digital dan globalisasi, hukum menghadapi tantangan baru yang memerlukan pendekatan yang inovatif dan komprehensif. Oleh karena itu, pemahaman tentang teori-teori hukum yang solid dan aplikatif menjadi semakin penting. Buku ini menyajikan teori-teori hukum utama dan berbagai pendekatan, lengkap dengan sejarah, perkembangan, dan contoh penerapannya dalam menganalisis permasalahan hukum yang aktual. Buku ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 15 bab, meliputi berbagai teori hukum secara mendalam: Pengantar Ilmu Hukum, Sejarah Perkembangan Teori Hukum, Positivisme Hukum, Teori Hukum Alam, Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum, Teori Filsafat Hukum Pancasila, Hermeneutika Hukum, Sistem Hukum dan Negara Hukum, Teori Hak Asasi Manusia dalam Hukum, Teori Pengendalian Sosial dalam Hukum, Teori Keadilan dan Kepastian Hukum, Hierarki Hukum dan Teori Perundang-Undangan, Penerapan Teori Hukum dalam Studi Kasus, Hukum dan Kebijakan Publik, Teori Kontrak dan Perjanjian dalam Hukum Perdata.

Buku ini lahir sebagai wujud kontribusi para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam merespons tantangan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat, serta pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks tersebut. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia tetap relevan dalam setiap fase perkembangan zaman. Di era digital dan AI ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan baru yang membutuhkan pendekatan dan solusi berbasis nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, buku ini menyajikan berbagai kajian mendalam mengenai relevansi Pancasila di berbagai aspek kehidupan di era modern, yang diharapkan dapat menjadi panduan dalam memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Buku ini terdiri dari 17 bab yang saling berkaitan, dimulai dari: (1) Pancasila sebagai Ideologi Bangsa di Era Modern, (2) Sejarah dan Perkembangan Pancasila, (3) Pancasila dan Identitas Nasional, (4) Filosofi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (5) Pancasila dan Revolusi Industri 4.0, (6) Pancasila sebagai Panduan Etika Digital, (7) Demokrasi dan Pancasila di Era Teknologi, (8) Hak Asasi Manusia dalam Bingkai Pancasila dan Teknologi, (9) Pancasila dan Kebinekaan di Era Digital, (10) Pancasila dan Ketahanan Nasional di Era Kecerdasan Buatan, (11) Pancasila dan Keadilan Ekonomi di Era Digital, (12) Pancasila dan Kebijakan Publik di Era Teknologi, (13) Pancasila dan Pendidikan Karakter di Era Kecerdasan Buatan, (14) Pancasila dan Kepemimpinan di Era Digital, (15) Pancasila dan Kewarganegaraan di Era Digital, (16) Masa Depan Pancasila di Era Artificial Intelligence (AI), (17) Pancasila sebagai Fondasi Keberlanjutan Bangsa.

Buku ini merupakan panduan komprehensif yang membahas aspek hukum pidana yang terkait dengan anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Konvensi Hak Anak dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Buku ini disusun secara sistematis yang tertuang dalam lima belas bab sebagai berikut: (1) Pendahuluan: Pengertian dan Ruang Lingkup Pidana Anak, (2) Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Anak, (3) Konsep Dasar Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional dan Internasional, (4) Perbedaan antara Peradilan Pidana Anak dan Dewasa, (5) Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency), (6) Pertanggungjawaban Pidana Anak, (7) Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (8) Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan, (9) Peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam Kasus Anak, (10) Restorative Justice dalam Hukum Pidana Anak, (11) Diversi dalam Peradilan Anak, (12) Pelepasan dan Pidana Bersyarat pada Anak, (13) Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Pelaku, Saksi dan Korban Tindak Pidana, (14) Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak, (15) Tanggung Jawab Orang Tua dan Wali dalam Hukum Pidana Anak.

Buku ini merupakan karya kolaboratif dosen lintas perguruan tinggi. Hadirnya buku ini merupakan bentuk perhatian para akademisi mengenai pendidikan di Indonesia yang ditinjau dari sudut padang Sumber Daya Manusia (SDM). Diharapkan dengan adanya buku ini, bisa berkontribusi dalam memajukan pendidikan di negeri tercinta ini melalui pandangan-pandangan kritis dan solutif.