Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku Hukum Tata Negara ini dapat digunakan sebagai acuan perkuliahan Hukum Tata Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Tata Negara ini juga bisa dijadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya Hukum Tata Negara. Buku ini spesial mengandung substansi 18 Bab yaitu Pengantar Hukum Tata Negara, Konstitusi dan Prinsip-Prinsip Konstitusi, Kedaulatan Negara, Pemisahan Kekuasaan, Negara Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Sistem Pemerintahan, Lembaga Negara, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah, Partai Politik dan Pemilihan Umum, Proses Pembuatan Perundang Undangan, Kewarganegaraan Indonesia, Konflik Antara Lembaga Negara, Konflik Antara Pusat dan Daerah, Peradilan Tata Negara, Perjanjian Internasional dan Konstitusi, Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Hukum Tata Negara.

Buku ini menggali hubungan yang kompleks antara politik dan sistem hukum di Indonesia. Buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana politik memengaruhi pembentukan dan implementasi hukum di negara ini, serta bagaimana kebijakan politik dan hukum saling berinteraksi dalam menentukan arah perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Buku ini merupakan bacaan yang tepat bagi siapa pun yang tertarik untuk memahami dinamika kompleks antara politik dan hukum di Indonesia. Dengan analisis yang mendalam dan informasi yang terkini, buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kebijakan politik dan hukum membentuk wajah Indonesia saat ini dan masa depannya. Dalam buku ini terdapat empat belas bab yang terdiri dari: (1) Sejarah Politik Hukum di Indonesia: Dari Masa Kolonial hingga Kemerdekaan; (2) Konsep dan Landasan Politik Hukum dalam Pembentukan Negara Indonesia; (3) Sistem Hukum dan Politik Hukum di Indonesia; (4) Politik Hukum dan Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945; (5) Peran Parlemen dalam Politik Hukum Indonesia; (6) Peran Kehakiman dalam Politik Hukum di Indonesia; (7) Politik Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia; (8) Politik Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Penyelesaian; (9) Politik Hukum Internasional: Peran Indonesia dalam Komunitas Global; (10) Politik Hukum Pidana di Indonesia: Penegakan Hukum dan Keadilan; (11) Politik Hukum Ekonomi: Dampaknya pada Pembangunan Ekonomi Indonesia; (12) Politik Hukum Birokrasi: Peran Aparat Pemerintahan dalam Pembentukan Kebijakan; (13) Etika Politik Hukum: Pertimbangan Moral dalam Kebijakan dan Penegakan Hukum; (14) Peran Media Massa dalam Politik Hukum Indonesia.

Karya ini adalah hasil dari perjalanan panjang menelusuri labirin keadilan, yang tidak hanya merupakan sebuah konsep, tapi juga sebuah praktik hidup yang esensial. Buku ini terlahir dari rasa keingintahuan yang mendalam tentang bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari sudut pandang hukum, sosial, ekonomi, hingga filosofis. Buku ini mencoba menyajikan sebuah analisis yang komprehensif, terdiri dari 12 Bab yaitu: Kerangka Konstitusi: Pilar atau Rintangan?; Demokrasi dalam Dilema: Antara Idealisme dengan Realita; Kedaulatan Rakyat: Mitos atau Kenyataan?; Pengadilan dan Keadilan: Perspektif Filosofis; Hak Asasi Manusia: Antara Teori dan Implementasi; Federalisme dan Unitarisme: Pertarungan Identitas; Menggugat Kerja-Kerja Pemberantasan Korupsi; Otonomi Daerah: Pemberdayaan Atau Pembelahan?; Pendidikan Kewarganegaraan: Investasi Masa Depan atau Ritual Kosong?; Diplomasi dan Hukum Internasional: Menavigasi Kompleksitas Global; Teknologi dan Privasi: Tantangan Baru Bagi Tata Negara; dan Masyarakat Sipil: Pilar Demokrasi atau Aktor Politik?. Di setiap halamannya, pembaca akan diajak untuk menyelami berbagai perspektif tentang keadilan. Mulai dari teori-teori klasik yang telah lama berdiri hingga pemikiran modern yang terus berkembang. Buku ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk memicu pemikiran kritis dan dialog konstruktif.

Hukum Tata Negara adalah bidang yang sangat dinamis dan esensial dalam pembentukan serta pengembangan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara sangat diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, mengkritisi, dan mengimplementasikan hukum secara efektif dalam kehidupan bernegara. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tersebut. Buku ini terdiri dari 16 bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Pengantar Teori Hukum Dalam Tata Negara; Sejarah Teori Hukum Dalam Tata Negara; Konstitusionalisme dan Teori Hukum; Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Tata Negara; Hak Asasi Manusia dan Tata Negara ; Pembagian Kekuasan Dalam Pemerintahan; Hukum Administrasi Negara dan Teori Kontrol; Mahkamah Konstitusi dan Penjagaan Keadilan Melalui Judicial Review; Teori Legislasi Dalam Tata Negara; Teori Hukum dan Kebijakan Publik; Konflik Hukum dan Resolusi Dalam Tata Negara; Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Teori Hukum dan Perlindungan Lingkungan; Teknologi Informasi dan Perubahan Hukum Tata Negara; Minoritas dan Kelompok Rentan Dalam Tata Negara; Metode Penelitian Dalam Teori Hukum Tata Negara.

Buku ini merupakan upaya Penulis untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam dunia hukum, perundang-undangan memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan perubahan yang semakin dinamis, pengetahuan mengenai ilmu perundang-undangan menjadi semakin penting. Buku ini hadir sebagai sarana bagi para pembaca, terutama mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam mengenai Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Hadir spesial dalam 16 Bab yaitu Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu Hukum; Norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan; Sejarah Perundang-Undangan di Indonesia; Sumber Hukum Formil dan Materiil dalam Hukum Tata Negara; Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan; Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat; Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Evaluasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Pusat dan Daerah; Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Wewenang dan Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Omnibus: Jenis Peraturan Perundang-Undangan atau Metode Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?; Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Perubahan dan Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan; Penggunaan Metode Ria dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Bahasa Indonesia Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Buku ini lahir sebagai wujud kontribusi para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam merespons tantangan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat, serta pentingnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks tersebut. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia tetap relevan dalam setiap fase perkembangan zaman. Di era digital dan AI ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan baru yang membutuhkan pendekatan dan solusi berbasis nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, buku ini menyajikan berbagai kajian mendalam mengenai relevansi Pancasila di berbagai aspek kehidupan di era modern, yang diharapkan dapat menjadi panduan dalam memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Buku ini terdiri dari 17 bab yang saling berkaitan, dimulai dari: (1) Pancasila sebagai Ideologi Bangsa di Era Modern, (2) Sejarah dan Perkembangan Pancasila, (3) Pancasila dan Identitas Nasional, (4) Filosofi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (5) Pancasila dan Revolusi Industri 4.0, (6) Pancasila sebagai Panduan Etika Digital, (7) Demokrasi dan Pancasila di Era Teknologi, (8) Hak Asasi Manusia dalam Bingkai Pancasila dan Teknologi, (9) Pancasila dan Kebinekaan di Era Digital, (10) Pancasila dan Ketahanan Nasional di Era Kecerdasan Buatan, (11) Pancasila dan Keadilan Ekonomi di Era Digital, (12) Pancasila dan Kebijakan Publik di Era Teknologi, (13) Pancasila dan Pendidikan Karakter di Era Kecerdasan Buatan, (14) Pancasila dan Kepemimpinan di Era Digital, (15) Pancasila dan Kewarganegaraan di Era Digital, (16) Masa Depan Pancasila di Era Artificial Intelligence (AI), (17) Pancasila sebagai Fondasi Keberlanjutan Bangsa.

Buku ini cukup kompleks, namun sederhana. Cocok untuk mengambil sikap, atau sekedar ingin mengetahui tentang kekerasan seksual. Buku ini merupakan kolaborasi antara penyintas, pendamping, praktisi, akademisi dan pemerhati kasus kekerasan seksual. Siapapun bisa mengalami dan terdampak kasus kekerasan seksual. Pesan kecil ini kiranya jangan pernah meremehkan, atau menganggap enteng kekerasan seksual. Banyak pihak yang mendukung kegiatan ini, mulai dari aktivitas beberapa penulis di Program Magister Kajian Wanita Sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, WCC Dian Mutiara Malang, solidaritas bersama di komunitas Equality for Humanity, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum, keterlibatan salah satu penulis di Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, serta solidaritas di Children Protection Malang, dan berbagai grup yang konsen pada perempuan dan anak. Latar belakang penulis beragam, mulai dari konsultan, pengajar, peneliti, aparat penegak hukum, swasta, mahasiswa, dan dosen.