· 2020
Buku Pemikiran 100 Ekonom Indonesia Edisi Kedua merupakan kumpulan tulisan para ekonom Indonesia yang diharapkan mampu memberikan kontribusi substantif, setidaknya dalam enam subjek penting dan beragam perspektif. Kontribusi substantif tersebut dibagi dalam enam bagian besar, yaitu (1) sinergi stimulus fiskal dan percepatan infrastruktur, (2) inklusi keuangan, (3) usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), industri dan persaingan usaha, (4) sumber daya manusia, daya saing dan kemandirian ekonomi, (5) pembangunan pertanian pedesaan, dan daerah tertinggal dan (6) tantangan mewujudkan kesejahteraan. Bagian I dari buku Pemikiran 100 ekonom ini membahas sinergi stimulus fiskal dan percepatan infrastruktur, dengan argumen bahwa pengeluaran ekstra besar untuk percepatan pembangunan infrastruktur masih senantiasa dibayangi sekian macam risiko fiskal. Bagian II membedah inklusi keuangan, karena para ekonom amat peduli pada tingkat suku bunga perbankan di Indonesia yang tercatat amat tinggi, yang tentu amat mempengaruhi akses keuangan, terutama bagi kelompok usaha kecil dan menengah. Bagian III membahas UMKM, industri dan persaingan usaha dengan berbagai spektrum. Hampir semua ekonom sepakat tentang potensi besar UMKM sebagai basis ekonomi, termasuk revitalisasi koperasi sebagai amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum, tantangan UMKM era disrupsi teknologi dan sebagainya. Bagian IV membahas sumber daya manusia (SDM), daya saing dan kemandirian ekonomi, yang juga mendapat perhatian Pemerintah, setidaknya telah tercantum dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. Bagian V menyoroti secara khusus pembangunan pertanian perdesaan, dan daerah tertinggal, yang selama beberapa tahun terakhir masih mengandalkan intervensi negara melalui APBN dan terlalu fokus pada program swasembada pajale (padi-jagung-kedelai). Bagian VI atau terakhir membahas beberapa perspektif penting dan tantangan strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Para ekonom cukup prihatin terhadap lambannya penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, walaupun kinerja pertumbuhan ekonomi masih di atas 5 persen per tahun.
· 2020
Buku Kajian Tengah Tahun (KTT) 2019 ini berisi hasil evaluasi INDEF atas kinerja perekonomian domestik dan global pada semester pertama tahun 2019. KTT merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh INDEF sebagai upaya untuk mengevaluasi perekonomian secara obyektif dan independen. Buku ini merupakan buku ke-24, yang sekaligus menandai kiprah 24 tahun INDEF dalam mewarnai pasar gagasan pembangunan ekonomi di Indonesia.
Buku dan Kegiatan seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia (PEI) merupakan persembahan rutin INDEF sejak berdiri pada tahun 1995 yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia dalam rangka menyebarkan ide dan gagasan INDEF. Pada PEI 2017, INDEF memilih tema "Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia" yang didasarkan pada pentingnya menguji ketahanan ekonomi nasional Indonesia terhadap potensi gejolak dan tantangan global yang mungkin akan memperngaruhi kondisi perekonomian Indonesia.
Kajian Tengah Tahun (KTT) merupakan kegiatan yang rutin dilakukan INDEF sebagai upaya mengevaluasi perekonomian secara obyektif dan independen. Buku Kajian Tengah Tahun (KTT) 2016: Evaluasi Paket, Evaluasi Ekonomi disusun sebagai bentuk respon terhadap pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah yang diluncurkan sejak tahun 2015 untuk menstimulus perekonomian. Buku ini memberikan gambaran tentang paket kebijakan ekonomi tersebut dan sekaligus membahas berbagai persoalan dalam implementasinya. Penulis juga menawarkan berbagai rekomendasi agar paket-paket kebijakan ekonomi tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif.
· 2020
Buku Kajian Tengah Tahun (KTT) 2017: Mengurai Solusi Ketimpangan ini mencoba menguraikan beberapa fenomena ketimpangan yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, yakni ketimpangan lahan, ketimpangan wilayah, serta ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan. Buku ini didasarkan pada harapan agar para pembuat kebijakan publik secara konsisten menjadikan persoalan ketimpangan di Indonesia menjadi titik fokus pengambilan kebijakan.