Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling luhur dan mulia. Ia diciptakan secitra dengan Allah. Padanya Tuhan memberikan anugerah "akal budi". Dengan akal budinya, manusia memiliki kemampuan olah pikir sehingga mampu menciptakan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya. Akal budi inilah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Kemampuan olah pikir dan kemampuan mencipta adalah kemampuan dasar manusia. Olah pikir dan cipta adalah makna yang terkandung dalam pengertian kreativitas. Manusia memiliki kemampuan berkreasi. Kemampuan berkreasi inilah yang membuat manusia merasa berdaya dan hidup. Dengan kreativitasnya manusia terus menerus mampu mengatasi berbagai persoalan yang ditemui dan mampu menciptakan hal - hal baru yang meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan kreativitas manusia mengembangkan diri dan menjelajahi hal - hal baru dan ruang - ruang pengetahuan baru. Dengan demikian kreativitas adalah hal mendasar yang perlu dipahami, digali dan dikembangkan terus menerus oleh setiap manusia.

Maraknya kasus korupsi yang terjadi beserta dampak yang ditimbulkannya telah membuka mata masyarakat luas akan pentingnya upaya pencegahan di samping upaya tindakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu upaya pencegahan tersebut adalah mengenalkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini secara konsisten dan berkesinambungan melalui pendidikan anti korupsi, baik secara formal maupun informal. Mengingat semakin beratnya tugas KPK yang saat ini sedang ada pada zona terpuruk dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi yang juga harus didukung penuh oleh semua pihak dalam jajaran pemerintah. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Diperlukan sebuah sistem pendidikan antikorupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan antikorupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa. Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah buku ajar yang dirancang untuk membekali pembaca dengan pemahaman mendalam mengenai peran Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Buku ini tidak hanya menjelaskan nilainilai dan prinsip-prinsip Pancasila, tetapi juga mengulas perjalanan sejarah terbentuknya Pancasila serta proses perumusan yang melibatkan tokoh-tokoh bangsa. Dengan memahami sejarah tersebut, pembaca diajak untuk menghargai peranan Pancasila dalam membangun fondasi negara. Buku ini juga membahas aspekaspek penting seperti perkembangan konstitusi Indonesia, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan demokrasi Pancasila. Pembaca akan diajak menelaah bagaimana Pancasila menjadi landasan etika kepemimpinan yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan kemanusiaan. Selain itu, topik mengenai hak asasi manusia, kepemimpinan, dan sistem pemilihan umum di Indonesia memberikan wawasan mengenai kehidupan berbangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara keseluruhan, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pembaca, khususnya generasi muda, untuk memperkuat identitas kebangsaan, memahami peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembahasan yang komprehensif, buku ini berupaya menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi pembaca dalam membangun bangsa yang adil dan sejahtera.

Buku ini menyajikan kumpulan topik penting terkait nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan hak serta kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami konsep dasar, tantangan, dan penerapan Pancasila sebagai ideologi negara serta relevansi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk generasi yang berintegritas, kritis, dan bertanggung jawab. Cocok sebagai panduan bagi mahasiswa, pendidik, dan masyarakat umum yang ingin memperdalam wawasan kebangsaan.

Munculnya pendidikan kewarganegaraan di latar belakangi oleh semangat para pahlawan dan perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan prilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI. Pendidikan Kewarganegaraan mengalami berbagai macam perubahan di dalam perkembangannya. Di mana perubahan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memperbaiki isi dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Pada mulanya istilah Pendidikan Kewiraan merupakan istilah yang digunakan sebelum memakai istilah pendidikan kewaraganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Berlakunya otonomi daerah di Indonesia maka setiap daerah diberikan kesempatan untuk memajukan pembangunan. Hal ini menuntut peran aktif dari Pemda dalam berbagai kebijakan untuk menggali dan mengembangkan segala potensi yang terdapat di daerahnya untuk memperkuat pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perkembangan otonomi daerah telah membawa dampak terhadap perubahan fungsi pemda dalam berbagai kebijakan termasuk pada sumber kegiatan ekonomi di berbagai bidang. Saat ini pemda mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerahnya. Peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah agar lebih kuat harusnya didukung juga adanya peraturan daerah (perda) tentang pasar tradisional. Banyak pemda jugmoda telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pasar tradisional dan toko modern. Namun, perda tersebut belum dapat sepenuhnya bisa melindungi eksistensi dari pasar tradisional, bahkan keberadaan toko modern semakin bermunculan. Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Study findings indicate mismatches between university and school expectations in regard to English language teaching and learning. An examination of data across all six cases reveals that EFL pre-service teachers' identities evolved from regimented to more flexible as they completed practica in two settings. Participants' identity enactments were manifested through several elements, including their use of multiple languages and methods for coping with students.